Hawo Ra Ninu

Ada wacana di media sosial   seputar Kesultanan Bima, dari urgensi Pelantikan Sultan, legalitasnya dalam bingkai NKRI, status, dan semacamnya. Kesultanan bagi saya, tetap dibutuhkan ~bahkan urgent~ sebagai payung bagi kelangsungan Adat dan Tradisi sekaligus simbol "Pemersatu". Di banyak negara (45 negara di dunia) yang masih menganut Monarki (baik Monarki Konstitusional maupun Monarki Absolut), keberadaan Raja/Sultan tetap dibutuhkan sebagai simbol pemersatu, sekalipun tanpa kekuasaan. Kesalahan terbesar kita membangun Republik adalah membangun demokrasi di atas pondasi yg sama sekali baru dan menjadikan Amerika sebagai kiblat demokrasi. Padahal Amerika hanyalah negara imigran yg sama sekali tidak berlatar belakang sejarah kerajaan sebagaimana Indonesia.

Demokrasi Liberal yang kita anut hingga kini terbukti dalam sekejap mampu merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang selama ratusan tahun ini dibangun di atas pondasi agama dan adat. Jangan pernah lupa bahwa Republik ini dibangun di atas ratusan kerajaan dan kesultanan nusantara. Modal awal membangun Republik ini semuanya adalah "asset" Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Pengorbanan dan kebesaran jiwa para Raja dan Sultan untuk "Turun Tahta" dan menyerahkan seluruh assetnya untuk dikelola Republik tidak akan pernah kita temukan lagi. Bahkan sampai kiamat pun tidak akan ada lagi orang-orang yang rela mau "Turun Tahta" dari jabatan apapun dan atau dari "singgasana" apapun, dalam banyak konteks "kerajaan": bisnis, politik, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya.

Bukankah ternyata kemudian pengorbanan para Raja dan Sultan itu adalah "sia-sia" belaka? Karena kenyataannya semua Sumber Daya Alam Indonesia tidak dikelola Republik untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia, malah digadaikan ke Kapitalis Asing. Adakah "Raja-raja Kecil" yang lahir di era Demokrasi Liberal selama ini yang bersikap Legowo, sukarela "Turun Tahta", mau berkorban untuk kemaslahatan yang lebih besar, bukan yang hanya memikirkan dirinya sendiri, keluarga dan kroninya? Tidak ada.

Di tengah krisis keteladanan sekarang ini, sungguh wacana yang memojokkan keluarga Kesultanan hanyalah "pepesan kosong" yang hanya menambah keruhnya telaga yg mulai krisis tokoh yg dapat diteladani di masyarakat. Dalam sejarah Kesultanan Bima, bagi masyarakat, Sultan adalah lambang 'Hawo Ro Ninu'. Karisma Tokoh yang mampu menjadi 'Hawo ro Ninu' bagi rakyat tidak akan pernah dilahirkan oleh sistem demokrasi, apalagi demokrasi yang dibangun di atas pondasi MONEY POLITIC. Demokrasi kita hanya melahirkan "Kucing Dalam Karung". Lihat, para petualang politik layaknya "kucing garong" datang dan pergi menggadaikan isi bumi ini. Kekecewaan demi kekecewaan telah numpuk di alam bawah sadar rakyat dari soal-soal ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, dan sebagainya yang semuanya mengalami kebuntuan. Kini rakyat semakin sensitif, setiap saat rawan konflik dan kekerasan komunal bahkan anarkis. Tidak satupun Tokoh (Toma maupun Toga) yg mampu meredam anarkisme di masyarakat, selain TIMAH PANAS Aparat.

Orang Bima menjuluki Raja/Sultan sebagai RUMA, karena berharap sifat-sifat RUMA TALA (Allah Ta'ala) yang Maha Pengasih dan Penyayang itu termanifestasi dalam diri Sultan. Itulah sebab dalam sejarahnya, sesaat setelah Jena Teke dilantik oleh Gelarang (pejabat terendah dlm struktur kerajaan, setingkat Kepala Dusun). Itupun tidak disumpah dgn Al Quran melainkan dengan Ponggo (Kapak) terhunus bahkan dengan aneka "Caci-maki" di tengah Pasar. Lalu Sultan yang telah dilantik dgn cara yg tidak lazim tersebut menyampaikan pidato "politiknya" yg intinya visi-misi dirinya terkait "Hawo Ro Ninu" (naungan dan perlindungan) bagi rakyatnya. Prosesi itupun diakhiri dgn permintaan maaf mereka yang mencaci-maki Sultan. (Lihat: Peradilan Agama di Bima, oleh Prof DR. Ghani Abdullah)

So, di tengah krisis kepemimpinan yang tidak mampu dipenuhi oleh sistem demokrasi hingga saat ini, tidak ada alasan bagi kita mengusik bawah sadar rakyat yg masih berharap akan sosok "Hawo ro Ninu". "Kebencian" sebagian kita terhadap Feodalisme hendaknya tidak 'gebyah uyah' (bhs. Jawa= pukul rata). Bagaimanapun sangatlah berbeda antara Feodalisme Islam dgn Feodalisme Barat. Dalam sejarahnya, feodalisme barat selalu melahirkan revolusi rakyat terhadap Raja/Ratu, sebagaimana Revolusi Amerika (1776), Revolusi Inggris, Revolusi Perancis, dan sebagainya. Sebaliknya adakah catatan sejarah revolusi rakyat thd Sultan selama 500 tahun feodalisme Islam Nusantara? Berdirinya Republik ini bukan dengan cara-cara revolusi rakyat yg mengkudeta Sultan dan Raja-raja di Nusantara. Bahkan tidak setetes darah pun yg ditumpahkan dari kaum bangsawan dan tentara kerajaan. Melainkan cukup dengan "Musyawarah Mufakat", dan para Sultan dan Raja-raja pun dengan sukarela turun tahta, menyerahkan Istananya untuk dimuseumkan beserta seluruh assetnya untuk dikelola oleh "bayi" Republik yg baru lahir, tanpa jaminan kontrak politik maupun kompensasi apapun, tanpa memikirkan nasib masa depan anak keturunan beserta keluarga besar para bangsawan lainnya. Belum lagi "dampak" hidup turun-temurun dalam struktur sosial yg sama sekali berbeda namun menanggung beban sejarah. Luar biasa...!!!

Adakah kebesaran jiwa model ini (best practice) bisa diimplementasikan dalam sistem demokrasi liberal saat ini? I don't think so. Jangankan meneladani... 
Layaknya Malin Kundang, dengan mulut bau Alkohol yang dioplos dengan Teramadol lalu dengan gagah dan pongah mencampakkan ibu yang melahirkannya sbg "feodal pendosa"...

ولو أن أهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض ولكن كذبوا 
...tapi mereka mendustakan...

Penulis : Syech Faturrahman.