6 Zona Pariwisata Di Kabupaten Bima

Pesona So Tengke Sanggar Bima 

Saat menjadi Keynote Speaker pada acara Rapat Kerja Pariwisata Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 di Hotel Grand Legi Mataram, Selasa 24/12017, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri memaparkan   sejumlah program dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan di kabupaten Bima. Dikatakannya, dalam jangka pendek Pemkab Bima saat ini sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, menata sarana dan prasarana wisata dan fasilitas pendukung lainnya, menciptakan layanan dan paket wisata yang profesional serta efektif melakukan promosi wisata.

Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang, pihaknya akan terus berupaya menjadikan pariwisata sebagai primadona, sumber PAD dan sumber perekonomian masyarakat. Melalui Pariwisata akan mendukung terpelihara dan berkembangnya nilai budaya lokal Bima, memperkuat karakter dan  potensi beberapa kawasan wisata andalan, serta pengembangan SDM Pariwisata dan investasi. 

Untuk medukung langkah tersebut, Umi Dinda memaparkan tentang penetapan 6 Zona atau kawasan pengembangan kepariwisataan di kabupaten Bima yang termuat dalam RIPDA yaitu Zona Bentang Tambora yang meliputi wilayah Sanggar dan Tambora, Zona Salawa yang meliputi wilayah Sape, Lambu dan Wawo. Zona Sangiang Api yang meliputi kecamatan Ambalawi dan Wera. Zona Madong Park yang meliputi Madapangga, Bolo, Soromandi dan Donggo. Zona Metro Lewa Mori yang meliputi Teluk Bima, Woha,Belo, Palibelo dan Lambitu. Zona Teluk Waworada yang meliputi kecamatan Parado, Monta dan Langgudu. Zona tersebut merangkum seluruh aspek dan potensi pariwisata baik wisata alam,bahari dan wisata budaya termasuk komoditi dan kuliner.

Dalam proses pengembangan kawasan dan mendorong percepatannya tidak luput dari kendala dan permasalahan. Pada Raker tersebut Umi Dinda ( Sapaan akrabnya) mengakui bahwa potensi pariwisata di kabupaten Bima belum dikelola secara maksimal, fasilitas pendukung belum memadai, promosi pariwisata belum maksimal, SDM Pariwisata yang masih rendah, kemampuan fiskal yang terbatas dan suasana keamanan dan kenyamanan di daerah. Untuk itu, perlu adanya dokumen perencanaan pariwisata yang teintegrasi dan komprehensif.

Raker dibuka oleh Wakil Gubernur NTB Drs.H.Muhammad Amin dan pembicara lainnya yang juga hadir adalah Kepala Bidang Komunikasi Media On Line Asdep Pengembangan Komunikasi Pemasaran Mancanegara Martini M.Paham. Raker dilanjutkan dengan rapat klinis yang diikuti oleh seluruh Kepala Dinas Pariwisata se- NTB. 

Penulis : Alan Malingi